Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI-JABPRI)
Kementerian PANRB mendorong Pemda mewujudkan organisasi tepat fungsi, proses, dan ukuran, mengingat organisasi bersifat dinamis, tidak sekedar membentuk struktur, tetapi juga melakukan perencanaan kebutuhan jabatan dan pegawai yang proporsional, efektif, dan efisien. Perencanaan kebutuhan jabatan dan pegawai dilakukan melalui penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) pada jabatan struktural, pelaksana maupun fungsional. Dalam manajemen ASN peran Biro Organisasi adalah melakukan perencanaan kebutuhan riil, rasional dan sistematis berdasarkan beban kerja disetiap unit kerja. Apabila terjadi kesalahan perencanaan kebutuhan, maka ikut rusaklah tahap pelaksanaan manajemen ASN lainnya, seperti tahap rekrutmen pegawai, mutasi, rotasi, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan dan lain sebagainya. Akibat selanjutnya juga terjadi pemborosan anggaran pembayaran tunjangan pegawai yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan uraian tugas unit organisasi. Hal ini terjadi karena perencanaan tidak didasari pada kebutuhan organisasi riil. Tahapan verifikasi data anjab dan ABK seringkali bermasalah, tidak sebanding dengan jumlah verifikator anjab Biro Organisasi sehingga tidak optimal hasilnya. Dokumen anjab membutuhkan ruang arsip yang besar, rentan kerusakan dan anggaran kertas yang mahal. Permasalahan diatas tentunya sudah teratasi dengan lahirnya Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI-JABPRI). Sistem berbasis website untuk kemudahan penyusunan Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan secara elektronik, dilengkapi petunjuk penyusunan sehingga dapat menekan anggaran kegiatan dibanding metode questioner, melakukan wawancara langsung ke Organisasi Perangkat Daerah atau hingga mendatangkan para ahli dalam penyusunan. SI-JABPRI disetting memiliki performance yang baik dalam pengolahan data yang banyak, sangat user-friendly, berkecepatan tinggi, membuat pengguna tidak jenuh dan terganggu dengan loading data yang berkepanjangan. Informasi jabatan lainnya pada sistem ini yang sangat mendukung manajemen kepegawaian lain adalah informasi formasi, kualifikasi pendidikan dan kompetensi jabatan, kesenjangan jabatan, syarat jabatan, efisiensi jabatan, jumlah pemangku jabatan, jumlah kebutuhan jabatan, serta distribusi jabatan yang berbasis analisis jabatan dan ABK. Sistem ini telah menggunakan teknologi informasi terbaru, mempunyai tampilan menarik dan terintegrasi dengan sistem kepegawaian “SMART” yang menyajikan seluruh nama ASN sebagai pemangku jabatan, kemudian integrasi dengan e-Agenda untuk mengukur target kinerja ASN sebagai syarat pembayaran TPP. Sebuah gagasan inovasi harus layak (feasible) dan dapat dilaksanakan (implementable). SI-JABPRI juga telah melalui analisis kelayakan inovasi yaitu telah layak administrasi, layak sumber daya, layak secara teknis, dan layak secara regulasi. SI-JABPRI memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi, penyusunan anjab mengikuti perubahan kelembagaan yang dinamis, sangat potensial direplikasi oleh provinsi lain dan kabupaten/kota di Indonesia, karena metode penyusunan dan output yang dihasilkan memiliki pedoman regulasi dan format yang sama di seluruh Indonesia.
Selengkapnya