BALI – Pemerintah daerah terus dipacu untuk menerapkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui pengembangan inovasi pelayanan publik. Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Seminar Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Adapun, tujuan diadakannya kegiatan seminar untuk berbagi pengetahuan terkait pembinaan inovasi pelayanan publik. Seminar ini mengangkat tema ‘Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Menuju Birokrasi Berdampak’. Kegiatan ini juga merupakan program Kementerian PANRB dalam pemberdayaan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Pemerintah Daerah dalam mendorong penyelenggara pelayanan publik melalui inovasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, di Bali, Kamis (02/11). Bali menjadi lokasi pelaksanaan seminar dikarenakan pemerintah daerah di Bali selama ini cukup aktif dalam mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Lebih lanjut Diah menjelaskan bahwa KIPP merupakan salah satu upaya strategi untuk penciptaan inovasi pelayanan publik. “Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014, KIPP telah berhasil menjaring 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 42 Inovasi diantaranya berasal dari wilayah Provinsi Bali yang tersebar di pemerintahan kabupaten/kota,” tutur Diah. Penciptaan inovasi juga merupakan arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang sering digaungkan. Namun, perlu ditegaskan meskipun penciptaan inovasi pelayanan publik tersebut membawa dampak positif ke masyarakat tapi bukan berarti pemerintah daerah berlomba membuat aplikasi yang baru. Selain penciptaan inovasi, Kementerian PANRB juga melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik. Menurutnya pengembangan inovasi bukan hanya untuk meng-upgrade cara kerja inovasi, namun juga memperluas jangkauan dampak ke unit kerja lain, instansi lain, atau bahkan daerah lain di Indonesia. Diah berharap, melalui ketiga aspek pembinaan ini dapat tercipta ekosistem yang sehat yang dapat mendorong reformasi birokrasi berdampak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa setelah sepuluh tahun program pembinaan inovasi pelayanan publik, masih ada tantangan yang perlu direspons secara positif untuk melakukan perbaikan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kriteria inovasi. Hal ini dapat dilihat dari sebaran Top Inovasi Pelayanan Publik yang didominasi oleh instansi pemerintah yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terdapat keengganan untuk melakukan replikasi inovasi karena dianggap sebagai tindakan yang tidak kreatif, tidak orisinil, dan memiliki konotasi negatif menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pertumbuhan inovasi pelayanan publik di daerah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kementerian PANRB perlu melihat dan melutuskan kembali bahwa replikasi sangat penting karena merupakan bagian dari penyebarluasan inovasi. Replikasi juga dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas karena inovasi yang direplikasi sudah teruji di daerah lain. Oleh karena itu pemerintah harus mampu memahami kebutuhan apakah lebih strategis menciptakan inovasi atau mereplikasi suatu inovasi. Baik penciptaan inovasi maupun replikasi diharapkan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah harus bisa menempatkan kebutuhan dan pengambilan kebijakan dalam penciptaan maupun replikasi inovasi pelayanan publik,” imbuh Diah. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah; Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Siti Zuhro; serta Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 IB Wyasa Putra. Dengan mengangkat tema Prospektif Pengembangan Hub JIPP di Provinsi Bali I Wayan Serinah menyampaikan bahwa di Provinsi Bali sudah dilaksanakan replikasi dari beberapa inovasi di sebagian daerah. Replikasi inovasi yang akan diimplementasikan di wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota di Bali dilaksanakan sesuai kebutuhan pada setiap instansi daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, Ida Bagus selaku Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 memaparkan mengenai bagaimana membangun Inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Menurutnya, inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat berkelanjutan, salah satunya bisa dikembangkan melalui replikasi. Disampaikan juga bahwa diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah untuk membangun dan menjaga keberlangsungan inovasi. Dukungan yang dibutuhkan adalah infrastruktur dan anggaran. Infrastruktur sendiri dapat berupa regulasi yang bisa menjamin keberlangsungan inovasi. Sedangkan Siti Zuhro menyampaikan bahwa masing-masing institusi memiliki fungsi untuk mendorong keberhasilan inovasi pelayanan publik. "Tantangan besarnya adalah political will, political commitment, dan law enforcement yang acapkali berubah," pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)