Kurasi Ringkasan

                      Kampung KB merupakan inovasi strategis dari BKKBN untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan prioritas program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama program pembangunan dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sektor lainnya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat setempat yang kelak menerima akan manfaatnya. Keluarga Berencana merupakan upaya pengendalian kelahiran dan juga upaya untuk membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 
Kampung KB terkesan masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinir dengan baik, seakan akan program KB hanya miliki Dinas P2KBP3A. Seharusnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kampung KB dapat diwujudkan, dengan memperhatikan rencana masyarakat dan potensi yang dimiliki wilayah kampung KB. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antarsektor yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan KB, pelayanan membuat akta, posyandu, PAUD, P2WKSS dan lain-lain.
Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung tesebut berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB didesa tersebut sangat rendah. Sedangkan dalam kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur yang kurang memadai.
Pengelolaan kampung KB di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Kurangnya sumberdaya manusia khususnya tenaga penyuluh KB, jarak tempuh ke lokasi Kampung KB yang cukup jauh dan keterbatasan anggaran sehingga pembinaan Kampung KB belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini juga berakibat pemahaman dan dukungan sebagian besar dari Kepala Desa/Lurah serta tokoh formal dan informal masih kurang terhadap pengelolaan Kampung KB. Termasuk juga masih kurangnya dukungan dari beberapa perangkat daerah terkait intervensi kegiatan lintas sektor yang bisa dilakukan di Kampung KB.
Atas dasar dan gambaran kondisi di atas maka sangat perlu dilakukan intervensi pengelolaan kampung KB di Kabupaten Indragiri Hilir, agar kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kampung KB bisa berjalan dengan optimal. Dan kesan bahwa kampung KB hanya berkaitan dengan masalah KB dan milik Dinas P2KBP3A harus dihilangkan, untuk itu perlu dilakukan intervensi melalui kerjasama, sehingga diharapkan tercapainya Kampung KB yang terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya