Kurasi Ringkasan

                      Dalam upaya memenuhi standar pelayanan dasar sub urusan trantibum, Satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hilir yang dibentuk melalui peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan peraturan bupati Indragiri hilir nomor 48 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hilir. Satpol pp adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan rekapitulasi dari tahun 2010 hingga 2020 ada 238 perda maupun perkada yang telah diterbitkan, 58 diantaranya memuat sankni administratif maupun sanksi kurungan. Beranjak dari hal tersebut SATPOL PP Kabupaten Indragiri Hilir menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat secara on-line, hal ini merujuk dari tinginya tingkat pengaduan gangguan trantibumlinmas maupun pelanggaran perda/perkada. Berdasarkan data pengaduan tahun 2021 berjumlah 1.173 aduan dan tahun 2022 hingga periode juni berjumlah 1.325 aduan. 
Menyikapi hal tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir membuat terobosan pengembangan dari inovasi tahun sebelumnya berupa LAPOR URC SAJA BERMENU SIPENTOL KUAH yang berbasis website dan support dengan penggunaan perangkat android maupun PC.
LAPOR URC SAJA BERMENU SIPENTOL KUAH INI memiliki keunggulan merekapitulasi dan memilah data pengaduan sesuai dengan jumlah pelanggaran perdanya. Selain dari pada itu untuk memverifikasi dan validasi data aduan yang masuk, program ini dilengkapi dengan titik koordinat pelapor dan terintegrasi ke LAPOR SPAM yang dikelola oleh MENTRI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA. 
Disamping itu masyarakat juga diberi akses untuk mengecek aduan yang telah dilaporkan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum oleh petugas dengan menginput tiket yang diberikan atau nomor HP pelapor.
Program LAPOR URC SAJA BERMENU SIPENTOL KUAH ini juga mengakomodir pelaporan kegiatan secara digital dan memudahkan petugas dalam menginput data pelanggar perda sehingga nantinya petugas dengan mudah dapat melihat rekam jejak digital dan Riwayat pelanggar perda dengan cukup menginput NIK atau nama ybs, sehingga dalam penerapan sanksinya petugas dapat memberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya