Kurasi Ringkasan

                      Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Setidaknya ada dua implikasi yang ditimbulkan oleh krisis ini pada sektor ketenagakerjaan, yakni (i) peningkatan angka pengangguran dan (ii) berubahnya lanskap pasar tenaga kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja di Kota Semarang tahun 2020 sebanyak 1.023.964 orang dengan jumlah penganggur 98.001 orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,57 %. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut berada di atas TPT Jawa Tengah sebesar 6,48 %, dan di atas TPT Nasional sebesar 7,07 %. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah wilayah di Indonesia untuk meredam penyebaran virus berimplikasi pada terhentinya kegiatan baik sosial maupun ekonomi masyarakat untuk sementara waktu. Dari sisi pelaku usaha, terhentinya aktivitas produksi sangat berpengaruh terhadap arus kas perusahan dan berimbas pada langkah dirumahkannya sebagian besar karyawan dan bahkan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai upaya meminimalisasi biaya operasional perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat menanggulangi peningkatan jumlah pengangguran serta mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1) tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Disinilah peran dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam mengawal perubahan di sektor ketenagakerjaan di Kota Semarang akibat Revolusi Industri 4.0 dan dampakpandemi Covid-19, agar sumber daya manusianya dapat mengikuti perkembangan dunia kerja yang sangat kompetitif.
Akselerasi Pengurangan Pengangguran dan Perluasan Kesempatan Kerja secara Terpadu (Apik Kerjaku), dilakukan dengan menyusun grand design pelayanan ketenagakerjaan, mencakup upaya peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatanproduktivitas dan daya saing tenaga kerja, penyediaan informasi kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Seluruh rangkaian kegiatan yang dibangun diintegrasikan dalam sistem informasi dan terus di update serta dapat diakses oleh masyarakat pencari kerja, dunia usaha, pemerhati produktivitas dan stakeholder lainnya. Dalam hal ini, project leader menyusun grand design dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam berbagai bentuk pelayanan ketenagakerjaan yang tentu akan memberikan nilai tambah, tidak hanya dapat mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat, tapi juga meningkatkan produktivitas, efisiensi dan tingkat kepercayaan masyarakat.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya