Kurasi Ringkasan

                      I. DASAR HUKUM
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

II. PERMASALAHAN
 Berdasarkan data KIA - KB pada tahun 2019, angka kematian ibu di Banyuwangi masih cukup tinggi yakni mencapai 21 jiwa dibanding standart Propinsi Jawa Timur di angka 10 orang. Salah satu penyebab utama kematian ibu hamil di kecamatan wongsorejo adalah Pre Eklamsia. Pre eklamsia merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang muncul di usia kehamilan 20 minggu yang membutuhkan pemantauan sedini mungkin. Dengan corak masyarakat Madura di wilayah pedesaan, butuh campur tangan pemerintah dalam hal ini desa dan puskesmas untuk merangkul ibu hamil pre eklamsia agar tetap menjalankan arahan dan pantangan yang tidak boleh dilakukan dari bidan wilayah.

IV. METODE PEMBAHARUAN
Sebelum inovasi TAK MANABI (Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi) tingkat kunjungan ibu hamil rendah, masih adanya kematian ibu dan bayi di wilayah kerja puskesmas. Setelah inovasi TAK MANABI (Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi) ibu hamil lebih terbuka pola pikirnya tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan kehamilan, termasuk pemeriksaan paling sensitif sekalipun (Penyakit menular seksual). Selain itu, layanan jemput bola ibu hamil dapat memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses.

V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
TAK MANABI (Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi), Tak Manabi berasal dari bahasa Madura yaitu dari kata Tak "Tidak" dan Manabi "Membayar". Pelayanan Tak Manabi berarti Pelayanan Gratis untuk masyarakat Khususnya pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi. Inovasi Tak Manabi mengedepankan pemberdayaan lintas sektor dengan membentuk Satgas Tak Manabi yang terdiri dari Kader Posyandu, toga, toma, babinsa dan babinkamtibmas dengan bidan wilayah sebagai ketua.

VI. CARA KERJA INOVASI
Alur Inovasi TAK MANABI (Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi), Satgas Tak Manabi saling menjalin informasi melalui media grup wa untuk memantau perkembangan Ibu Hamil resiko tinggi dengan riwayat Pre Eklamsia. Setiap informasi akan ditindaklanjuti secara cepat sesuai dengan ranah tugas dari masing - masing anggota satgas. Dengan tindakan sedini mungkin diharapkan tidak terjadi kasus kematian Ibu Hamil karena Pre Eklampsia. Selain pelayanan gratis, Inovasi Tak Manabi juga memberikan layanan jemput bola kepada ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ANC terpadu di daerah dengan medan sulit dan jauh dari puskesmas. Hasil kegiatannya tercatat di kohort ibu, bayi serta simpuswangi
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya