Kurasi Ringkasan

                      RANCANG BANGUN PERPUSTAKAAN HUKUM BERBASIS IT
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4. PP No. 28 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tentang Kearsipan
5. PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tentang Perpustakaan
PERMASALAHAN
Dengan adanya wabah Covid 19 di Indonesia, maka Pemerintah menerapkan aturan pembatasan ruang gerak bagi masyarakat. Seiring dengan arahan pemerintah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di era pandemi covid-19 tersebut maka Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memiliki strategi baru dalam pemberian pelayanan publik khususnya di sektor pelayanan perpustakaan hukum namun juga tidak mengesampingkan keamanan bagi pengguna jasanya.
ISU STRATEGIS
Saat ini IT sudah menjadi isu aktual dan sarana penting yang dimanfaatkan seluruh masyarakat dan dapat diakses hanya melalui gadget (handphone) melalui android. Tidak terkecuali kegiatan pelayanan di bidang administrasi hukum khususnya perpustakaan hukum juga telah bergeser dari offline menjadi online. Karena isu yang berkembang di masyarakat pelayanan perpustakaan hukum dalam bentuk manual dengan pelayanan offline sudah tidak efektif lagi.
METODE PEMBAHARUAN
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan upaya digitalisasi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebelum ada aplikasi perpustakaan hukum berbasis IT, pelayanan dilakukan dengan offline namun informasi hukum yang diperoleh masih kurang lengkap. Dengan dibangunnya aplikasi online maka seluruh informasi dan literasi dapat diperolah hanya dalam satu aplikasi.
KEUNGGULAN/KEBARUAN
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten membangun sebuah sistem aplikasi online/ berbasis IT yang menyediakan fitur-fitur pelayanan perpustakaan hukum mulai dari informasi Registrasi Keanggotaan, Resensi Buku, E-Book, Katalog Buku online dan lain-lain digabungkan menjadi satu dalam sebuah aplikasi yang Bernama Perpustakaan Hukum Banyuwangi Berbasis IT.
CARA KERJA INOVASI
Perpustakaan Hukum Pemkab Banyuwangi merupakan wujud Perpustakaan Digital Berbasis IT yang dirancang dengan pendekatan green architecture sebagai upaya untuk mendukung dan berperan dalam mengurangi dampak global warming. Perpustakaan Hukum ini dirancang dengan menyediakan green space kedalam bangunan, penataan layout ruangan yang unik serta diisi dengan furniture yang unik minimalis dan juga tidak lupa semua layanannya menggunakan sistem digital dengan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menciptakan wajah baru sebuah perpustakaan hukum digital guna menarik minat kunjung perpustakaan khususnya bagi kaum milenial. Pembangunan Perpustakaan Hukum ini selain untuk menarik minat kunjung, juga bertujuan untuk menyediakan pusat layanan konsultasi dan penyediaan informasi hukum bagi masyarakat yang aman, nyaman, lengkap dan akurat juga menarik untuk dikunjungi. Selain itu penyediaan co-working space dan ruang baca yang nyaman disertai dengan layanan free wifi juga menjadi salah satu kelebihan yang kami sediakan pada perpustakaan hukum kami.
Pelayanan Perpustakaan Hukum Otomatis dalam bentuk SELF SERVICE LIBRARY adalah Otomatisasi Perpustakaan Hukum yaitu sebuah proses pengelolaan perpustakaan hukum dengan menggunakan bantuan Teknologi informasi (TI). Memanfaatkan Library Automation System yaitu sebuah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan.
Tata Kelola sistem baru peminjaman dan pengembalian buku pada Perpustakaan Hukum ini dilakukan dengan sistem otomatis, yakni menggunakan teknologi Self Check yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam peminjaman buku. Tata caranya hanya dengan melakukan registrasi secara online, memilih buku pada katalog buku secara online, lalu menekan ikon borrow, kemudian scan Bar Code buku yang akan dipinjam pada alat yang sudah disediakan. Setelah itu, catat pula tanggal pengembalian buku tersebut.
Penyediaan layanan Perpustakaan Hukum ini memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat dan kaum milenial. Kesadaran hukum itu sendiri merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi kesadaran akan terjadinya tidak hukum atau onrecht. Dengan Perpustakaan Hukum, Masyarakat dan kaum milenial diharapakan lebih mudah mendapatkan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Sehingga akan mempengaruhi sikap hukum dan pola perilaku hukum yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan pemahaman masyarakat dan kaum milenial terhadap Hukum, Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah maka akan terwujud kondisi masyarakat yang teratur, aman dan damai dengan fokus utama Pembangunan Daerah. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan demi masyarakat Banyuwangi yang sejahtera.
Perpustakaan Hukum ini dibuat semenarik mungkin agar masyarakat dan kaum milenial dapat menemukan tempat yang nyaman dan bermanfaat. Perpustakaan Hukum ini merupakan wadah untuk mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat. Kedepannya kami berharap peran serta lembaga perguruan tinggi sebagai mitra Pemerintah, dapat aktif berpartisipasi dalam melakukan pendidikan kepada masyarakat dan kaum milenial dengan memanfaatkan Perpustakaan Hukum ini melalui kegiatan dan aktivitas publikasi Produk Hukum dan sosialisasi kegiatan Bidang Hukum lainnya kepada masyarakat.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya