Kurasi Ringkasan

Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada Januari 2016 tercatat 10.328 IUP yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Akan tetapi terdapat 3.960 IUP yang belum berstatus clear and clean, dan ada 100 IUP yang tumpang tindih yaitu sama komoditas atau lintas batas wilayah administrasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh carut marutnya basis data izin pertambangan di daerah. Permasalahan yang menonjol yaitu belum ada standar yang sama mengenai pemakaian peta dasar sehingga menyebabkan perbedaan dalam penen tuan wilayah. Peta dasar dan tematik yang belum terintegrasi secara nasional memunculkan perma salahan tumpang tindih dan perbedaan penerbitan IUP pada wilayah perbatasan. Tidak adanya data lengkap pemegang IUP menyulitkan pengawasan dan pembinaan. Lemahnya koordinasi menyebabkan ketidaksinkronan database IUP nasional. Desentralisasi perizinan belum lancar dan belum ada perubahan paradigma pelayanan. Pengurusan perizinan masih dikelola secara manual. 
Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) meluncurkan terobosan pelayanan Minerba One Map Indonesia (MOMI), berupa pelayanan cepat dan efektif, analisis kewilayahan dalam melihat tumpang tindih data wilayah izin pertambangan. Penggabungan fungsi spasial dan non spasial menja dikan MOMI menjadi aplikasi yang sangat powerful pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertam bangan. MOMI lebih efektif karena mempersingkat waktu pengurusan izin, merupakan pionir pertama kali di Indonesia, dan bisa diakses melalui iOS un tuk pengguna apple iPad dan Macbook sehingga aplikasi MOMI bisa dilihat kapan pun dan di mana pun melalui jaringan internet. Aplikasi under web dapat menampilkan peta perizinan dalam satu view dan dioverlaykan dengan peta citra satelit. 
Strategi meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing dilengkapi rencana strategis pengembangan hardware, software, database, brainware, dan pelatihan. Sebelum adanya inovasi ini, Ditjen Mineral dan Batubara menggunakan software pemetaan Mapinfo (pembagian cluster pulau), tetapi banyak kendala karena sistem manual. Tahun 2012 digunakan ArcGIS Server yang dapat mempermudah integrasi. Sesudah inovasi pengelolaan data IUP, data non spasial, dan data sektor lain berjalan dengan mudah. Pengurusan IUP berjalan cepat dan berbasis teknologi informasi, hanya membutuhkan jaringan internet, dan dapat diakes di mana saja. 
MOMI mengurangi tumpang tindih IUP dengan data sektor lain, mempermudah pen gambilan keputusan dan penyelesaian masalah pertambangan. Akses MOMI sudah mencapai 138 daerah (Propinsi dan Kabupaten) dan 3 Kementerian, dan terjadi sinergi pusat dan daerah. Proses evaluasi perizinan pertambangan berjalan cepat. Sistem informasi pertambangan berbasis online dan realtime, dapat diakses kapan dan di manapun. Memberi kemudahan kepada penegak hukum dan K/L terkait. Bermanfaat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi dapat memecahkan masalah. Perubahan pola pikir dan budaya kerja manual ke elektronik, online, dan terintegrasi menjadi kunci sukses inovasi ini.

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya