Kurasi Ringkasan

                      Latar Belakang
Pada era sekarang ini kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah informasi mengubah cara bisnis dilakukan di banyak industri, termasuk pemerintah. Pembentukan data pemerintah dan tingkat pengarsipan digital terus meningkat karena pertumbuhan pesat perangkat dan aplikasi ponsel, sensor dan perangkat pintar, solusi komputasi awan, dan portal yang menghuni warga. Ketika informasi digital berkemb ang dan menjadi lebih kompleks, manajemen informasi, pemrosesan, penyimpanan, keamanan, dan disposisi menjadi lebih kompleks.Ketika para pemimpin pemerintah berusaha untuk mengembangkan organisasi yang digerakkan oleh data untuk berhasil mencapai misi, mereka meletakkan landasan untuk menghubungkan dependensi di seluruh peristiwa, orang, proses, dan informasi. Namun dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, proses penanganan data tersebut bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Big Data sebagai salah satu peluang yang dapat digunakan untuk membuat beragam kebijakan dengan lebih cepat, akurat dan murah. Salah satu aspek terpenting dari Big Data adalah bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang membuatnya. Ketika data langka, mahal untuk diperoleh, atau tidak tersedia dalam bentuk digital, masuk akal untuk membiarkan orang dengan pengalaman membuat keputusan, berdasarkan pola dan hubungan yang telah mereka amati dan alami Berbekal dari Big Data, kini institusi pemeritahan mampu membuat beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat dan murah. Pasalnya, Big Data menyuguhkan informasi yang sudah diolah melalui pendekatan analytics, sehingga hasilnya pun sudah terstruktur. Peran Big Data bagi pemerintahan atau layanan publik sangatlahpenting, sebab Big Data analytic akan mentransformasi data eksternal menjadi fakta. Kemudian, menerjemahkan fakta tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan sangat membantu performa pemerintahan Beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) negara anggota, telah memulai program big data pemerintah. Survei e-government PBB 2012 memberi nilai tinggi ke beberapa negara Asia, terutama Korea Selatan, Singapura, dan Jepang. Para pemimpin ini telah meluncurkan beragam inisiatif pada Big Data dan memulai banyak proyek Teknologi Big Data dapat menjadi peran penting untuk sistem pemerintahan di Indonesia. Semakin banyak data yang dimiliki, semakin banyak potensi yang dapat diolah dan dikelola institusi manapun, jika mereka memiliki kemampuan dan fasilitas yang tepat. Untuk menyimpan, mempersiapkan, mengeksplorasi, serta menyediakan analytics, bagi data yang masif, diperlukan solusi terintegrasi dengan pemahaman yang mendalam akan Big Data analytics Implementasi Big Data telah menjadi keniscayaan bagi seluruh stakeholder, tak terkecuali di sector pemerintahan. Bahkan pemerintah dalam hal ini berperan sebagai enabler sekaligus fasilitator agar penerapan dan pemanfaatan Big Data sesuai dengan ideologi kebangsaan. Kondisi saat ini, Pemerintah telah merumuskan regulasi yang terkait dengan Big Data melalui program Satu Data dan mempersiapkan infrastruktur yang memungkinkan berjalannya Big Data. Namun program Satu Data yang diluncurkan oleh Pemerintah pada perkembangannya masih jauh untuk dijadikan sebagai representasi cakupan dari Big Data. Alih-alih dapat menafsirkan mengenai Big Data, Satu Data lebih mendorong kepada bagian kecil dari Big Data sendiri yaitu integrasi dan keseragaman platform data untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia
Kota Semarang di bawah kepemimpinan Walikota (H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.) dan Wakil Walikota Semarang (Ir. Hj. Heavarita Gunaryati Rahayu, M.Sos) bertekad membangun Kota Semarang dengan Visi Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat, Dengan Semangat Bergerak Bersama yang Berdasarkan Pancasila, Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk mewujudkan visi tersebut juga ditetapkan misi-misi diantaranya misi ke 5 (lima) yaitu Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana didalamnya terdapat program Optimalisasi Teknologi Informasi. Dalam mewujudkan Visi dan misi Kota Semarang tersebut Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota Semarang mempunyai tugas sebagai pembantu Walikota dan Wakil Walikota termasuk dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Teknologi Informasi yang menjadi kewenangan daerah.
Pada saat sekarang ini banyak penularan virus Covid-19 yang disebabkan oleh kerumunan massa dan minimnya penggunaan masker di Kota Semarang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang melalui Diskominfo berusaha membuat system aplikasi untuk pemantauan kerumunan massa dan pemakaian masker berbasis CCTV
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya