Kurasi Ringkasan

                      Dasar Hukum:
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, bahwa terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Bogor antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak PBB P2.


Masalah (Makro atau Mikro):
Jenis pelayanan yang paling banyak pemohon dan jumlah antriannya di Bappenda adalah cetak printout pembayaran dan cetak Salinan SPPT. Setiap harinya sebanyak kurang lebih 250 antrian yang dilayani pada kedua jenis pelayanan ini dan membutuhkan banyak waktu, tenaga, serta biaya (kertas continuous form dan blanko SPPT) yang dikeluarkan. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerumunan masyarakat sebagai pemohon layanan yang pada masa pandemic seperti saat ini harus dihindari.

Isu Strategis:
Penerimaan pajak daerah khususnya PBB P2 sangat bergantung pada kecepatan dan kemudahan informasi ketetapan, tunggakan pajak serta SPPT yang diterima oleh masyarakat. Semakin cepat masyarakat menerima informasi maka akan semakin cepat pula pembayaran yang dilakukan. Dengan jumlah SPPT sebanyak 1,9 juta dan wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas maka proses distribusi SPPT akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Atas dasar tersebut diperlukan suatu inovasi agar memudahkan dan mempercepat proses penyampaian informasi ketetapan pajak berikut dengan SPPT kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan menggunakan platform teknologi informasi.
Keunggulan:
PBB Mobile merupakan salah satu aplikasi berbasis android yang diluncurkan oleh Bappenda Kab. Bogor di Playstore. Aplikasi ini memiliki kegunaan untuk mempermudah jika wajib pajak ingin melakukan cek pembayaran, cek pelayanan, dan juga daftar sppt elektronik. Hal ini juga dapat mempermudah wajib pajak dikarenakan dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun.
Tahapan Impelementasi Inovasi:
Langkah kerja diawali dengan diadakannya rapat koordinasi dengan stakeholder yang diantaranya, Sub Bidang pelayanan pada Bidang Pelayanan dan Penetapan, Kelompok Substansi Pengolahan Data pada Bidang Pendataan dan Penilaian, Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan seluruh UPT Pajak Daerah.
Selanjutnya dilakukan pembentukan aplikasi PBB Mobile dimulai dari persiapan penyusunan sistem informasi, penyusunan design rancangan aplikasi, penetapan informasi yang akan ditampilkan pengembangan aplikasi PBB Mobile yang berbasis android agar dapat digunakan secara luas oleh masyarakat dengan mudah melalui mobile device/smartphone masing-masing.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya