Kurasi Ringkasan

                      <p>Di era perkembangan teknologi saat ini, kesadaran dan kebutuhan akan Informasi Geospasial semakin meningkat. Salah satunya adalah nama rupabumi yang perlu dijaga, dilestarikan dan dijamin kualitasnya dalam hukum. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PNR) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 terdiri atas: Pengumpulan Nama Rupabumi, Penelaahan Nama Rupabumi, Pengumuman Nama Rupabumi, Penetapan Nama Rupabumi Baku dan Penyusunan Gazeter Republik Indonesia (GRI). Dengan jutaan nama rupabumi yang dimiliki Indonesia, PP 2/2021 mengamanatkan setiap masyarakat (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Organisasi/Individu) untuk berpartisipasi dalam PNR melalui SINAR.</p><p>Pemanfaatan nama rupabumi yang bersumber dari SINAR sudah dapat dilihat pada aspek tata kelola pemerintahan seperti dalam merespon bencana gempa di Kab. Cianjur, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya dan sejarah, dan menegakkan hukum terkait nama rupabumi.</p><p>Inovasi ini mendukung terwujudnya tertib administrasi dan berbagi pakai data di lingkup nasional. Data yang bersumber dari dan oleh masyarakat dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, <strong>“collected once, used many times”</strong>. Dari sini, Indonesia akan dapat mewujudkan <strong>kedaulatan data</strong> di bidang geospasial.</p>
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya