Kurasi Ringkasan

Terwujudnya swasembada pangan merupakan tujuan utama pemerintah di bidang pangan yang tercantum dalam Nawacita dan mendukung program SDGs (Goal 2: Zero Hunger). Data produksi padi/beras yang akurat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, inakurasi data produksi padi/beras nasional telah menjadi isu utama dalam debat kebijakan publik dan politik di bidang pangan. Sering terjadi disasosiasi antara data produksi beras nasional dan kebijakan impor beras. Banyak pihak menduga bahwa data produksi padi/beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung overestimate atau lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, BPS bekerja sama dengan BPPT, Kementerian ATR/BPN, BIG, LAPAN, dan Kementerian Pertanian telah mengembangkan inovasi yang disebut RADAR PADI (RAih DAta akuRat PADI dengan metode kerangka sampel area untuk mendukung kebijakan pangan). Melalui inovasi ini, BPS mengembangkan metode baru untuk mengestimasi luas panen padi yang merupakan komponen utama dalam perhitungan produksi padi/beras. Inovasi RADAR PADI mulai diterapkan pada tahun 2018 dan menandai dimulainya era baru dalam pengumpulan data produksi beras nasional. Sebelumnya, pengumpulan data luas panen padi masih menggunakan metode konvensional berdasarkan pandangan mata (eye-estimate), yang sangat dipengaruhi oleh subjektivitas petugas lapangan.

RADAR PADI bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data luas panen melalui teknik pengumpulan data dan estimasi yang lebih ilmiah, objektif, dan modern dengan menerapkan metode KSA. Metode ini memanfaatkan teknologi mutakhir seperti peta spasial lahan baku sawah, aplikasi berbasis Android, GPS, dan sistem berbasis web (www.ksa.bps.go.id).

Dalam pelaksanaan RADAR PADI, petugas pengumpul data melakukan pengamatan langsung di lapangan menggunakan aplikasi berbasis Android (Aplikasi KSA Padi). Inovasi ini menghasilkan data luas panen setiap bulan dan informasi potensi panen untuk tiga bulan ke depan, yang sebelumnya tidak dapat diperoleh dengan metode lama. Data ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, terutama BULOG, sebagai early warning system. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang terus diperbarui menjadikan inovasi ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas.

Sejak dirilis pada Oktober 2018, data produksi padi/beras yang diperoleh dengan metode KSA telah menjadi acuan bagi pemangku kepentingan seperti BULOG, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan di bidang pangan, terutama terkait kebijakan impor, penyerapan gabah petani, penyediaan anggaran, dan distribusi beras. Saat ini, pengumpulan data tersebut masih berlanjut setiap bulan.

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya