Kurasi Ringkasan

                      Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) adalah integrasi proses bisnis, sistem, dan data mineral dan batubara (minerba) yang berasal dari hulu ke hilir antar Kementerian/Lembaga. SIMBARA adalah hasil reform tata kelola sektor minerba sekaligus tindak lanjut hasil kajian KPK tahun 2017 yang menyatakan bahwa ada indikasi kebocoran penerimaan negara sebesar Rp120 triliun. Sebelumnya, sistem yang berasal dari lima Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia) masih bersifat parsial/sektoral, tidak ada check and balance, pengawasan bersifat parsial, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha sehingga berdampak pada potensi kebocoran penerimaan negara.Dengan SIMBARA, terwujud satu data yang akurat, andal dan pengawasan yang terpadu. Selain itu, SIMBARA juga telah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mencegah kebocoran penerimaan negara. SIMBARA secara signifikan memberikan nilai tambah berupa pencegahan kebocoran penerimaan negara dan illegal mining sampai dengan tahun 2022 senilai Rp5,26 triliun. Adapun untuk peningkatan kepatuhan, dilakukan profiling risikoterhadap 828 pelaku usaha.SIMBARA juga mengawal kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri minimal 25% dari produksi, serta memberikan kemudahan layanan kepada pelaku usahamelalui pelayanan satu pintu. Untuk penjaminan kualitas, pengembangan dan implementasi SIMBARA disupervisi langsung oleh KPK dan Kemenko Marves dan telah direkomendasikan untuk direplikasi di sektor lainnya.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya