Peningkatan Ketahanan UMK dan PDN dengan Toko Daring
Berjalan
Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi dan Antisipasi di Masa Pasca Pandemi Covid-19
Direktru Sistem Pengadaan Digital Css
SDG's - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Oecd -
RB Tematik -
Peningkatan Investasi
RB Tematik - Prioritas Presiden
Penghargaan - Top 45/2022
Kompetisi -
Kurasi Ringkasan
Toko Daring merupakan sebuah inovasi yang dibangun LKPP dengan tujuan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan peran serta Usaha Mikro, Kecil (UMK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan cepat, LKPP bekerjasama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) seperti Grab, Blibli, Bukalapak, dsb. Kerjasama ini menghasilkan sebuah platform digital e-purchasing untuk pengadaan pemerintah yang berisi beragam UMK dan PDN. Lebih lanjut platform tersebut dinamakan “Toko Daring”.Sejak pertama diluncurkan yaitu pada tanggal 17 Agustus 2020, Toko Daring LKPP sudah diimplementasikan di 28 Provinsi di Indonesia, memiliki lebih dari 10.000 pengguna (Pejabat Pengadaan), dan sebanyak 66.517 transaksi telah dilakukan.Toko Daring mempermudah Pejabat Pengadaan untuk langsung membeli barang/jasa kepada UMK yang menjual berbagai macam produk dalam negeri. Hal ini tentunya berpengaruh dalam membantu perekonomian para UMK khususnya dalam situasi pandemi seperti saat ini. Sebagaimana kita ketahui, banyak UMK yang terdampak oleh situasi pandemi yang menyebabkan penurunan omset penjualan. Dengan adanya Toko Daring LKPP, UMK dapat langsung terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.Situasi pandemi mengharuskan LKPP untuk terus berinovasi dan mengeluarkan terobosan baru. Toko Daring LKPP merupakan sebuah inovasi yang dapat meminimalisir dampak pandemi pada UMK di Indonesia dengan cara meningkatkan keterlibatan UMK pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya
- 26 Aug 2024
- Nasional (Lembaga)
- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Dilihat
- Minat
- Kesepakatan
- Replikasi
Wilayah Instansi & Inovasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nasional (Lembaga)
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik