Platform Integrasi Belanja Pemerintah melalui Digipay: Pemberdayaan UMKM dan Bangga Produk Indonesia

Berjalan
Pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan
Noor Faisal Achmad Cs
SDG's - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Oecd -
RB Tematik - Peningkatan Investasi , Digitalisasi ,
RB Tematik - Prioritas Presiden
Penghargaan - Top 45/2022
Kompetisi -

Kurasi Ringkasan

                      a. ImplementasiDigipay adalah platform yang membawa dua misi besar, yaitu modernisasi pengelolaan kas melalui pemanfaatan digital payment dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui belanja Uang Persediaan (UP) pemerintah yang inklusif.Digipay mulai diimplementasikan pada bulan November 2019 dengan melibatkan satker, vendor UMKM, dan perbankan. Hingga Maret 2022, Digipay digunakan oleh 6.184 satker, 1.864 vendor, dan 14.764 transaksi senilai Rp32,72 miliar.b. DampakDigipay berdampak pada pergeseran penggunaan UP semula secara konvensional/tunai menjadi digital/nontunai. Dari sisi inklusivitas, Digipay membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam belanja pemerintah. Melalui Digipay, pelaku UMKM berkesempatan memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan omzet penjualannya melalui pemasaran dan penyediaan produk secara online kepada banyak satker.c. Kesesuaian kategoriSebagian besar pelaku UMKM dalam Digipay merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan pendapatan rendah. Melalui Digipay, vendor/pelaku UMKM diberikan dukungan untuk menjual produknya secara online tanpa pungutan biaya. Pelaku UMKM berkesempatan memperluas pemasaran, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan omzet penjualan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan multiplier effect berupa perluasan kesempatan dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Digipay mampu meningkatkan inklusivitas dan keadilan bagi masyarakat menengah ke bawah terutama pelaku UMKM dalam perekonomian.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya

  • Publikasi
  • Provinsi
  • SDG's
  • 25 May 2024
  • DKI JAKARTA
  • Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

0

0

  • Dilihat
  • Minat
  • Kesepakatan
  • Replikasi
  • 117
  • 0
  • 0
  • 0

Wilayah Instansi & Inovasi

Kementerian Keuangan

DKI JAKARTA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Hak Cipta(C)2022 - 2025 Etalase Pelayanan Publik dari Seluruh Daerah di Indonesia | Privacy Policy