Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) untuk Peningkatan Perekonomian Nelayan Indonesia

Berhenti
digital, informasi, perikanan, pemanfaatan,
Dr. Teguh Prayogo, S.T, M.Si
SDG's - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Oecd -
RB Tematik - Peningkatan Investasi , Digitalisasi ,
RB Tematik - Prioritas Presiden
Penghargaan - Top 99/2020
Kompetisi -

Kurasi Ringkasan

                      <p>Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) meluncurkan “Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) untuk Peningkatan Perekonomian Nelayan Indonesia”. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kepastian lokasi penangkapan ikan berbasis data satelit penginderaan jauh. Inovasi ini mampu menjawab kesulitan nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan ikan yang selama ini menggunakan cara-cara tradisional yang memiliki risiko ketidakpastian tinggi dan bersifat spekulatif. Inovasi dirancang berdasarkan sistem otomatisasi produksi dan diseminasi informasi ZPPI yang dikemas dalam perangkat lunak ZAP (ZPPI Auto Processing) versi 2.0 berbasis desktop. Sistem ini secara otomatis mengolah dan mengirimkan informasi ZPPI ke pengguna sekitar 1 s.d. 2 jam dari waktu lintasan satelit Terra/Aqua MODIS dan SNPP-VIIRS dengan cakupan seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia (yang terbagi dalam 24 Project Area/PA, dengan ukuran peta 6° x 7° bujur-lintang koordinat geografis). Hasil keluaran sistem ini berupa data SPL, Klorofil-a (format GeoTiFF) dan informasi ZPPI (garis front suhu &amp; titik koordinat ZPPI) di 24 PA dengan 6 format file yaitu PDF, KMZ, SHP, CSV, JSON, dan XML. Pilihan format itu bertujuan untuk memudahkan pembacaan dengan menggunakan berbagai aplikasi. Informasi ZPPI bersifat near real time dengan frekuensi 2-6 kali dalam sehari sesuai lintasan satelit dan dikirimkan ke pengguna sesuai daerah operasi penangkapannya melalui email atau FTP dan tidak terbuka umum, sebagai fungsi pengaturan dan pengendalian serta menghindari konflik di lokasi penangkapan ikan. Implementasi inovasi ini telah dimanfaatkan di berbagai daerah di Indonesia seperti Indramayu, Gorontalo, Demak, Mamuju dll. Untuk mengoptimalkan pemahaman dan teknik pemanfaatannya, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) LAPAN menyelenggarakan bimtek untuk pengoperasian alat bantu seperti GPS, fishfinder &amp; gawai elektronik navigasi nelayan marlin] kepada nelayan, diskanla, dll. Selain itum juga dilakukan ujicoba ke lokasi ZPPI. Berdasarkan respons balik dari pengguna, efektifitas pemanfaatan inovasi ini sangat membantu penentuan lokasi dan efisiensi operasi penangkapan ikan (waktu melaut menjadi lebih singkat [kapal &gt; 10 GT hasil tangkapan diperoleh dalam 1 minggu, sebelumnya diperlukan 2 minggu) dan peningkatan hasil tangkapan (hasil tangkapan relatif lebih banyak dibanding yang tidak menggunakan inovasi ini dengan masa operasi yang sama), serta memudahkan pemantauan illegal fishing (lokasi ZPPI sebagai acuan pemantaun kegiatan operasi penangkapan ikan di seluruh perairan Indonesia). Keberlanjutan inovasi senantiasa diupayakan melalui kegiatan Litbangjirap Pemanfaatan Inderaja untuk perikanan tangkap serta peningkatan kualitas layanan data dan informasi ZPPI maupun informasi lain terkait operasi penangkapan ikan sesuai kebutuhan pengguna. Replikasi inovasi sistem produksi dan diseminasi informasi ZPPI ini telah dilakukan pada program hilirisasi pemanfaatan teknologi keantariksaan melalui kerja sama dan perjanjian lisensi komersialisasi (non-ekslusif) ZAP 2.0 antara LAPAN dengan PT. MARLIN pada 2019.</p>
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya

  • Publikasi
  • Provinsi
  • SDG's
  • 27 Dec 2024
  • DKI JAKARTA
  • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

0

0

  • Dilihat
  • Minat
  • Kesepakatan
  • Replikasi
  • 457
  • 0
  • 0
  • 1

Wilayah Instansi & Inovasi

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

DKI JAKARTA

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Hak Cipta(C)2022 - 2025 Etalase Pelayanan Publik dari Seluruh Daerah di Indonesia | Privacy Policy