Kurasi Ringkasan

                      <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2012 mengembangkan dan mengimplementasikan SILK (http://silk.menlhk.go.id) sebagai platform penerbitan dokumen jaminan legalitas kayu sebagai bagian dari implementasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk pemenuhan persyaratan pasar ekspor atas kayu legal dari hutan yang dikelola secara lestari, sekaligus untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar. Inovasi SILK ini menggantikan penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) melalui mekanisme endorsement’ yang mempunyai beberapa keterbatasan terkait cakupan, dan sebagainya. SILK dapat diakses oleh publik dan seluruh pemegang hak akses, dan diimplementasikan tanpa tatap muka dengan para pemohon, sehingga menjamin proses yang murah, singkat, cepat, efisien, dan bebas dari pungutan liar/korupsi. Sistem on-line SILK beroperasi 7 x 24 jam, dapat diakses dimana saja melalui internet, dan tersambung dengan sistem di lintas kementerian terkait (‘INATRADE’ di Kementerian Perdagangan dan ‘INSW’ di Kementerian Keuangan), sehingga memungkinkan eksportir dapat memproses ekspor setelah dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT diterbitkan. Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dapat diterbitkan dan diterima di sistem INSW dalam kisaran waktu 3 jam sampai dengan kurang lebih 1 hari kerja sejak permohonan diajukan oleh eksportir. Hal tersebut lebih cepat dari tata waktu yang ditetapkan sesuai Peraturan SVLK selambat-lambatnya 3 (hari) kerja sejak permohonan diajukan. SILK juga tersambung langsung dengan otoritas yang berkompeten (Competent Authority/CA) di negara tujuan di 28 negara di Uni Eropa, sehingga memungkinkan segera dilakukannya verifikasi dokumen Lisensi FLEGT secara online untuk meminimalkan hambatan ekspor.</p>
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya