Kurasi Ringkasan

Dokumen pertanahan di tingkat desa merupakan aset desa yang sangat penting dan perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Salah satunya adalah Buku Letter C Desa yang terdapat di setiap desa/kelurahan di Indonesia. Buku Letter C Desa dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah serta data dasar dalam pembuatan sertifikat tanah. Buku Letter C Desa memuat sejarah pertanahan tingkat desa. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan percepatan pemberian kepastian hukum kepemilikan tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah Pemerintah Desa. Salah satu sumber informasi tertulis mengenai kepemilikan tanah yang memuat sejarah/riwayat perjalanan perpindahan kepemilikan tanah adalah Buku Letter C Desa. Kegiatan Program Digitalisasi Buku Letter C Desa dimulai dengan identifikasi dan penilaian terhadap fakta masalah yang terjadi di pemerintah desa. Permasalahan tersebut terkait dengan pelayanan pertanahan di tingkat desa yang sangat lama karena masih menggunakan pencarian manual, dokumen Letter C Desa yang umurnya sudah tua dan rentan kerusakan, masih tingginya angka sengketa pertanahan yang terjadi, manipulasi dan penyalahgunaan dokumen oleh oknum perangkat desa, serta sistem pencatatan riwayat tanah yang masih berantakan. Semua masalah tersebut apabila ditangani secara tepat dalam kerangka pelayanan pertanahan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi, maka akan mempermudah tercapainya target pemerintahan yang baik. Pelaksanaan kegiatan Program Digitalisasi Buku Letter C Desa yang mengusung tema Gerakan Penyelamatan Arsip Pertanahan Desa merupakan salah satu upaya penyelamatan aset desa bidang pertanahan untuk jangka panjang melalui teknologi berupa platform aplikasi yang terstruktur dan sistematis. Kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa sebagai pelaksana untuk membuat kebijakan yang terencana.

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya