Kurasi Ringkasan

                      Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) mulai dibentuk pada tanggal 12 Desember 1975, merupakan unit eselon 1 di Kementerian Kesehatan yang diharapkan mendukung program Kementerian Kesehatan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan pada masa itu dilakukan melalui Satuan Kerja (Satker) di Badan Litbangkes yang terdiri dari 15 satuan kerja. Badan Litbangkes pada tahun 2020 kemudian bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan secara mudah dan cepat, mendorong Badan Litbangkes untuk melakukan peningkatan tata kelola terhadap data dan informasi hasil penelitian secara profesional. Kepala Badan Litbangkes pada saat itu (Dr. dr. Trihono, MSc) pada tahun 2011 membentuk unit khusus (adhoc) yang mengelola data penelitian Badan Litbangkes, selanjutnya unit tersebut diberi nama Laboratorium Manajemen Data (Lab Mandat).
Sebelum dibentuknya Lab Mandat, data penelitian terdistribusi di seluruh Satker dan tidak terkelola dengan baik sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar pemanfaatan data hasil penelitian oleh masyarakat. 
Minimnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data penelitian di Satker semakin membuat diseminasi hanya diketahui oleh kalangan terbatas.
Lab Mandat beranggotakan pegawai Badan Litbangkes lintas disiplin ilmu, penerapan teknologi informasi dan pengemasan hasil penelitian menjadikan output Badan Litbangkes dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik
Dukungan dan komitmen pimpinan dalam mendukung pengelolaan data hasil penelitian dan pengembangan secara profesional, dapat dilakukan oleh K/L/D/I lainnya, mengingat data dan informasi merupakan kebutuhan yang vital dalam menentukan pembangunan di Indonesia. Data dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program ataupun perencanaan kebijakan pembangunan
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya