Kurasi Ringkasan

                      Basis Data Terpadu (BDT) adalah basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (Beras Miskin, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Bantuan Siswa Miskin), sehingga dituntut akurasi tinggi. Pemutakhiran BDT merupakan tanggung jawab berbagai lembaga termasuk pemerintah daerah (Pemda) namun BPS melakukan sendiri. Akibatnya, BDT tidak akurat sehingga banyak Pemda menolaknya. 
BPS menerapkan inovasi Forum Konsultasi Publik (FKP) yaitu pelibatan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan verifikasi keberadaan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga mengurangi peluang terjadinya salah sasaran. Rapat koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan. Kepala Desa/Lurah memimpin kegiatan FKP. Fasilitator BPS memandu konsultasi publik untuk menghasilkan prelist awal. Setiap kepala dusun/RW memeriksa prelist awal. Hasil FKP setiap desa direkap dalam satu laporan kecamatan. Hasil FKP setiap kabupaten/ kota (berupa prelist akhir) akan divalidasi. 
Sebelum inovasi, pendataan terlihat hanya dilakukan oleh BPS. Setelah inovasi, pengumpulan data melibatkan Pemda dan masyarakat. Prelist akhir divalidasi ulang oleh petugas yang berbeda. Hasil ground check RTS menunjukkan bahwa tingkat akurasi meningkat. Tingkat akurasi dan kepercayaan Pemda dan masyarakat terhadap BDT meningkat. Untuk menghasilkan data publik yang akurat, sebuah unit kerja tidak bisa bekerja sendirian. Terdapat berbagai elemen yang harus dilibatkan antara lain pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Mereka sangat penting sebagai fasilitator dan mediator pengumpulan data di masyarakat. Dalam hal terdapat dispute, keberadaan pihakpihak tersebut akan menempatkan lembaga pemerintah dalam posisi netral.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya