Kurasi Ringkasan

                      Satuan Polisi Pamong Praja pada hakekatnya adalah kepanjangan tangan pemerintah yang di dalam tugas pokok dan fungsinya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik masyarakat secara umum, maupun masyarakat yang telah atau berpotensi akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Contoh permasalahan yang kerap muncul adalah :
1. Adanya pola pikir yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja selalu bertindak arogan dan semena-mena dalam melaksanakan tugasnya.
2. Besarnya resiko terjadi insiden saat melakukan penertiban pelaku pelanggaran. 
3. Anggapan dari instansi eksternal bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berada di tempat terdepan dalam proses penertiban.
Hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada stabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Selain itu, kurang pahamnya masyarakat mengenai prosedur pelaporan permasalahan yang terjadi di wilayahnya juga merupakan sebuah kendala yang vital. Selama ini, anggapan yang ada di masyarakat mengenai prosedur yang berbelit-belit dan birokrasi yang rumit telah menjadi pemutus rantai koordinasi antara pihak Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat. 
Untuk itulah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang perlu menciptakan sebuah sistem yang bersifat Persuasif-Edukatif yang efektif dan efisien untuk menjawab segala kekurangan dan permasalahan tersebut, namun dengan tetap mengedepankan penindakan yang humanis, santun dengan berbasis data.
Dengan mengubah konsep penanganan masalah yang selama ini hanya bersifat mengusir, membongkar dan berbagai tindakan represif lainnya dengan metode baru yang bersifat lebih persuasive dan edukatif, melalui patroli dialogis dengan pemberian penjelasan mendetail tentang aturan yang berlaku. Serta Pemberian piagam penghargaan sebagai wujud ucapan terima kasih kepada pelaku pelanggaran yang telah bertindak kooperatif dan mematuhi ketentuan yang berlaku, juga merupakan strategi yang baru. Hal ini akan membuat pelaku pelanggaran yang lain termotifasi mentaati peraturan tersebut.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dengan menggunakan Strategi/inisiatif ini menimbulkan beberapa dampak yang positif bagi Masyarakat Kota Bontang, diantaranya :
1. Perolehan data lebih valid dan akurat yang didapatkan melalui interaksi langsung yang terjadi dalam proses monitoring kelurahan dan patroli wilayah antara personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Data tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian masalah. 
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan perkada melalui proses sosialisasi dan edukasi secara langsung dengan metode kekeluargaan tanpa perlu didahului dengan tindakan represif. 
3. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap citra Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini dianggap arogan dan semena-mena menjadi lebih humanis dan santun. Hal ini sebagai imbas dari konsep patroli idiologis. Yang berujung bahwa Satpol PP sebagai mitra kerja masyarakat.
4. Penanganan terhadap pelaku pelanggaran khususnya yang bergender perempuan dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat tanpa  mengkhawatirkan terjadinya kesalahan yang bersifat asusila dan pelecehan seksual. 
5. Pola kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih terencana, terukur dan terstruktur. dibuktikan dengan pembagian tugas yang jelas, target operasi sebelum pelaksanaan patroli atau penertiban yang telah ditentukan, tepat waktu dan konsisten dalam melaksanakan tugas.
6. Pola pendekatan lebih mengedepankan sosial budaya sebelum penegakan perda dan perkada serta penanganan gangguan trantibum.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya