Kurasi Ringkasan

                      KPK sejak awal berdiri berusaha menyediakan berbagai media pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, antara lain berupa kotak pos, surat, saluran telepon, faksimili, SMS pengaduan, email pengaduan, dan ruang untuk pelapor datang langsung ke KPK. Seiring berjalannya waktu, terjadi ketimpangan atas jumlah pengaduan yang diterima KPK yang semakin banyak, dengan persentase pengaduan yang bisa ditindaklanjuti yang cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah kualitas pengaduan yang disampaikan ke KPK semakin menurun, hanya pengulangan atas pengaduan yang telah disampaikan sebelumnya dan tidak adanya data pendukung memadai atas pengaduan yang disampaikan. Dapat dimaklumi bahwa terdapat keterbatasan akses data oleh masyarakat umum untuk bisa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Survey oleh Institute of Business Ethics tahun 2007 menyimpulkan bahwa 1 diantara 4 karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi 52% diantaranya tetap diam (dikutip dari KNKG – WBS 2008) Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada pihak tertentu dalam masyarakat yang sebenarnya memiliki cukup akses data, namun tidak melaporkan dugaan tindak pidana/pelanggaran kepada aparat penegak hukum. Salah satu yang menjadi alasannya adalah keengganan untuk terekspose identitasnya kepada masyarakat sebagai pelapor dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, pada tahun 2009 KPK mengembangkan media pengaduan baru berbasis internet, yang memberikan fasilitas kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan akses untuk bisa berkomunikasi secara interaktif dengan petugas KPK.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya