Kurasi Ringkasan

Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan luas wilayah 372,3 Km dan jumlah penduduk sebesar 1,6 juta jiwa. Adapun wilayah administrasi terdiri atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.
Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kepadatan dan mobilitas tinggi serta sifat yang heterogen memicu timbulnya permasalahan sosial yang berakibat pula dengan meningkatnya permasalahan kependudukan, sehingga perlu upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien serta terintegrasi dalam menghasilkan validitas data dan dokumen kependudukan dengan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melalui penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif.
Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan Program Strategis Nasional, yaitu Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) melalui mekanisme pemanggilan, perekaman biometrik dan penerbitan serta penyerahan KTP-el. Sampai dengan tahun 2019 capaian penduduk wajib KTP yang belum perekaman biometrik adalah 105.356 jiwa (laki-laki 55.042 jiwa, perempuan 50.314 jiwa).
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, sebagai bentuk tindakan afirmatif/kemudahan pelayanan kepada penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental, maka Disdukcapil melaksanakan inovasi Jempol Tiger Japri, yaitu pelayanan berbasis Jemput Bola (Jempol) oleh Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif (Tiger Japri) dan Tim Penanganan Pengaduan atas pelaporan dan permohonan dari pihak keluarga atau instansi yang berwenang melalui WhatsApp Pengaduan.
Inovasi Jempol Tiger Japri memberi kemudahan akses pelaporan dan permohonan fasilitasi layanan Administrasi Kependudukan, sehingga dampak positif yang dirasakan pasti mengena bagi penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri. Sedangkan manfaat bagi penduduk, pelayanan lebih mudah, cepat, akurat dan bebas pungutan. Untuk Pemerintah Kota juga mendapat manfaat meningkatnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun dampak bagi Pemerintah Kota, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadapan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta optimalisasi reformasi birokrasi yang Melayani Masyarakat Tanpa Sekat.

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya