Kurasi Ringkasan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Namun Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai bidang baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan sarana wilayah belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa di tanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan dapat menimbulkan berbagai masalah. Perencanaan dan program pembanguan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia. Selain itu munculnya berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan. Karena itu dibutuhkan strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.Bappeda Litbang Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sesuai Kemendagri 53 Tahun 2020 Bappeda Litbang sebagai sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai peran yang sangat vital.
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan dinamis. Dikatakan kompleks dikarenakan kemiskinan bisa timbul di berbagai bidang kehidupan, antara lain: bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur dasar. Kemiskinan dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, APM  APK (kualitas pemerataan keterjangkauan pendidikan), angka melek huruf (menggambarkan seberapa banyak masyarakat yang mampu membaca), serta angka putus sekolah (terkait dengan kemampuan financial warga dalam menyekolahkan putra-putrinya). Adapun dalam bidang kesehatan, kita bisa menganalisis permasalahan kemiskinan melalui beberapa indikator yaitu: Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita (berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi Orang Tua dalam merawat anak-anaknya), Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta Prevalensi balita kekurangan gizi). Sedangkan kemiskinan dalam bidang Infrastruktur dasar ditandai dengan kondisi akses air minum dan sanitasi layak serta tempat tinggal yang layak. Selain itu, kompleksnya permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari lokasinya, bisa muncul di pedesaan hingga perkotaan.
DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan menggunakan sistem informasi teknologi, terdapat beberapa alternatif penyelesaian isu strategis tersebut,meliputi:

Melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk merumuskan masalah dan penyusunan rancangan Sistem Informasi Teknologi data kemiskinan;
Mengoptimalkan peran tenaga admin TKPK dalam IT untuk selalu Update data base data kemiskinan agar bisa diakses semua lapisan masyarakat;
Melakukan sosialisasi pada warga masyarakat bisa mengakses data kemiskinan, mengetahui data diri masuk dalam data data kemiskinan apa tidak;
Membuka layanan sekretariat terpadu penanganan data dan program kemiskinan oleh desa.

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya