Kurasi Ringkasan

                      A. Dasar Hukum:
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, bahwa terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Bogor antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak PBB P2.
B. Masalah (Makro atau Mikro):
Pelayanan secara tatap muka di loket pada kantor Bappenda dibatasi oleh kuota antrian sesuai dengan kemampuan kapasitas sumber daya pendukung pelayanan dan juga untuk menghindari terjadinya kerumunan sebagai langkah dalam pencegahan penularan covid-19 di masa pandemic ini. Maka, dengan demikian jumlah pemohon yang dapat dilayani sangat terbatas sedangkan kebutuhan akan pelayanan oleh masyarakat sangat banyak.
C. Isu Strategis:
Jumlah SPPT pada tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bappenda sebanyak kurang lebih 1,9 juta SPPT. Dengan jumlah tersebut maka potensi SPPT yang akan diajukan permohonan pelayanan berpotensi sangat banyak, sedangkan kemampuan pelayanan secara tatap muka terbatas. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor dalam mengakses pelayanan PBB P2 dengan mudah dan murah maka dibutuhkan inovasi yang berbasis teknologi informasi sehingga pengajuan pelayanan dapat dilakukan secara online. Demikian halnya dalam pendistribusian SPPT kepada wajib pajak yang lebih cepat dan efektif melalui media online/elektronik.
D. Metode Pembaharuan
 Metode Pembaharuan yang dilakukan adalah mengubah pelayanan PBB pada masyarakat dari manual atau berkas biasa menjadi digital yang dapat diakses langsung melalui browser, sehingga mempercepat pelayanan PBB pada masyarakat.
E. Keunggulan:
Aplikasi dibangun dengan teknologi berbasis web yang dinamis dimana Aplikasi B-One (Berkas PBB Online) terintegrasi dengan website Bappenda Kab Bogor, aplikasi dapat langsung diakses melalui browser, tanpa mengharuskan pengguna mengunduh dan menginstal pada gadget pengguna terlebih dahulu, fleksibilitas dalam sistem operasi: dapat diakses melalui smartphone, tablet, dan pc dengan merk dan tipe apapun, admin dapat menambah, memodifikasi, dan menghapus konten dengan mudah tanpa membuka struktur kode dari aplikasi.
F. Tahapan Implementasi Inovasi:
Implementasi aplikasi B-ONE ini diawali dengan dilakukannya evaluasi internal Bappenda terkait pelayanan pajak daerah yang salah satu isu pentingnya adalah terkait permohonan pemberkasan PBB P2 dan Salinan SPPT. Selanjutnya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melalui sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi melakukan pengembangan aplikasi bersama dengan konsultan/tenaga ahli di bidang IT dari mulai pembuatan desain aplikasi, alur proses aplikasi pengambilan antrian secara online, pengintegrasian dengan domain Bappenda hingga proses tes dan implementasi.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya