Kurasi Ringkasan

                      Dasar Hukum


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mendorong setiap daerah melakukan inventarisasi inovasi dan sebagai database inovasi daerah yang dimiliki oleh masingmasing daerah. Berdasarkan PP tersebut bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan  peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Kemudian didukung oleh Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 138 tahun 2021 tentang Inovasi Daerah tahun 2021, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, maka diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah dapat berbentuk tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.


Latar Belakang


Kecamatan Nguntoronadi merupakan salah satu kecamatan dari 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah yang terletak 25 km arah tenggara dari pusat kabupaten. Kecamatan Nguntoronadi mempunyai wilayah administratif 9 Desa dan 2 Kelurahan. Kecamatan Nguntoronadi mempunyai 2 UPT puskesmas yakni UPT Puskesmas Nguntoronadi I dan UPT Puskesmas Nguntoronadi II. Untuk wilayah kerja UPT Puskesmas Nguntoronadi I terdiri 4 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 16.687 jiwa dengan 3883 KK dengan kepadatan penduduk 5 jiwa/ km2 pada Tahun 2016 dimana 1817 Rumah Tangga masuk kriteria miskin. Keadaan geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Nguntoronadi I sebagian besar terdiri dari pegunungan, terutama di bagian utara dan timur, sedangkan bagian barat berbatasan dengan genangan Waduk Gajah Mungkur.
Diare masih menjadi masalah kesehatan di wilayah Puskesmas Nguntoronadi I, terbukti pada Tahun 2015 diare masih menempati 10 besar penyakit kunjungan rawat jalan puskesmas. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dilakukan sebagian masyarakat sehingga pada Tahun 2016 Kecamatan Nguntoronadi belum ditetapkan sebagai Kecamatan ODF (Open Defecation Free). Hal ini dikarenakan ketidakmampuan sebagian rumah tangga miskin membangun jamban, sehingga mereka BAB di sungai atau menumpang. Sebagian masyarakat masih menggunakan Jamban Cemplung karena biaya pembuatan lebih terjangkau, tetapi sebagian Cemplung tidak memenuhi syarat kesehatan dan konstruksinya tidak aman, lantai pijakan terbuat dari bahan bambu kayu yang sewaktu-waktu dapat lapuk sehingga membahayakan. Jumlah kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP) tahun 2016 sebanyak 3572 unit, yang belum memiliki JSP sejumlah 311 Rumah Tangga.


Penjaringan Ide


Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki Jamban Sehat Permanen (JSP) membuat Puskesmas memiliki beberapa alternatif ide seperti melakukan pembangunan JSP bagi warga yang belum memiliki dengan menggunakan dana pemerintah maupun perbaikan Jamban Cemplung menjadi Jamban Sehat Permanen dengan dana lainnya.


Pemilihan Ide


Pembangunan JSP tersebut tidak bisa mengandalkan dana hanya dari pemerintah, karena terbatasnya DAD saat itu. Melihat kondisi tersebut, tercetuslah ide inovasi SEJAM SEHAT (Sebar Jamban Sehat) untuk menyediakan akses sanitasi yang layak, sehat dan berkualitas dalam hal ini Jamban Sehat Permanen (JSP) agar penyakit yang disebabkan perilaku BABS bisa dieliminasi terutama diare, termasuk juga typus, konjungtivitis, dan infeksi kulit. Sumber pendanaan awal inovasi ini adalah dari zakat infaq karyawan puskesmas yang diinisiasi Komunitas TISU yang kemudian berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat BAZ Kecamatan dan Solo Peduli.


Manfaat Inovasi (Terdapat kondisi sebelum dan sesudah)


Dalam rentang waktu 2016-2021, secara kuantitas jumlah kepemilikan JSP meningkat dari 91,99 % (2016) menjadi 96,90% (2021) dimana 68 unit JSP dibangun dari inovasi ini. Terjadi peningkatan kualitas 47 unit Cemplung direhab menjadi JSP.


Dampak Inovasi (Sisi keunggulan dan kebaharuan/spesifikasi produk)


Dengan meningkatnya kepemilikan JSP yang berkualitas secara tidak langsung mempengaruhi trend penurunan kunjungan pasien diare ke sarana kesehatan yaitu 2,21% (2015) menjadi 1,03% (2021) dan sudah tidak menduduki peringkat 10 besar penyakit kunjungan rawat jalan. Adanya perubahan perilaku BAB masyarakat dari BABS menjadi BAB di jamban yang layak sehingga mendukung tercapainya Renstra UPTD Puskesmas Nguntoronadi I (2017-2021).
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya