Kurasi Ringkasan

                      Pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Publik yang baik senantiasa menghendaki peningkatan kualitas layanan publik. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan pemerintah maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai badan publik terus berusha meningkatakan kualitas dari pelayanan yang prima ke masyarakat khususnya Wajb Pajak Kendaraan Bermotor. Namun dalam implementasinya terkadang pelayanan publik dengan proses birokrasi dan prosedural yang dianggap masyarakat terlalu panjang dan rumit menjadikan pelayanan public yang diberikan pemerintah masih kalah jauh dibandingkan dengan pelayanan publik yang diberikan pihak swastBiasanya masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi Pajak Kendaraan Bermotor harus melalui telepon,
Berdasarkan Pasal 10 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang probadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor Samsat Bersama Samsat. Kantor Bersama Samsat melibatkan 3 (tiga) instansi Pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian RI dan PT Jasa Raharja.
Selama ini Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimilikinya datang langsung ke kantor Samsat, dengan Membawa beberapa persyaratan bahkan untuk sekedar mendapatkan informasi tentang PKB pun harus datang ke kantor Samsat seperti melihat pengumuman tentang Pelaksanaan Pelayanan Samsat yang ditempel melalui papan pamflet pengumuman dan info lainnya seputar PKB sehingga hal ini sudah pasti menimbulkan keramaian dengan desak-desakan serta menghabiskan waktu hanya sekedar untuk mendapatkan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Apalagi dalam Proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang melewati beberapa prosedur yang panjang pada akhirnya menimbulkan antrian yang panjang pada kantor samsat sehingga banyak wajib pajak akhirnya menggunakan jasa para calo dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga pelayanan yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan Pajak Kendaraan Bermotor tidak akan tercapai. Melihat fenomena ini serta dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atas kendaraan bermotor yang dimilikinya serta untuk mengurai antrian disetiap loket pelayanan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan terobosan baru dalam hal memberikan pelayan prima yang terbaik kepada masyarakat terutama wajib pajak melalui pelayanan Samsat secara online atau yang disebut dengan e-Samsat Sumbar. E-Samsat Sumbar merupakan suatu aplikasi pelayanan publik berbasis android yang dapat mempermudah wajib pajak atau pemilik kendaraan bemotor untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor , lokasi pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis Sistem Informasi Geografis, Status transaksi pajak kendaraan, dan jadwal pelayanan samsat keliling terdekat dari lokasi wajib pajak. Penggunaan teknologi informasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi PKB dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada instansi pemerintah.
Dengan adanya e-Samsat Sumbar terbukti antrian di kantor Samsat yang selama ini menjadi masalah telah dapat diatasi karena dimanapun masyarakat berada bisa mendapatkan informasi atas Kendaraan bermotor yan dimiliki melalui smartphone. Aplikasi e-Samsar Sumbar ini bisa dididapatkan dengan melakukan download pada playstore.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya