Kurasi Ringkasan

                      Pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang sangat cepat terutama di wilayah perko taan berdampak serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Pada tahun 2014 hanya 87,20% rumah tangga di Kota Banjarbaru memiliki satisasi layak. Sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Banjarbaru telah berupaya menanggulangi permasalahan sanitasi di lingkungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak layak. MBR adalah kategori rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp.1,5 juta per tahun. Kegiatan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), MCK+ ataupun WC di lingkungan MBR dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota namun perkembangannya belum memuaskan. 
Masalah utama adalah kesulitan mem peroleh lahan untuk proyek pembangunan sanitasi. Hal ini terkendala oleh anggaran terbatas, karakter sebagian masyarakat MBR yang sulit diajak beker jasama dan sulit menerima perubahan, masyarakat yang belum teredukasi dengan baik mengenai pentingnya sanitasi yang layak, dan penyebaran MBR di Kota Banjarbaru tidak merata.Warga me nolak pembangunan infrastruktur sanitasi karena bisa menimbulkan bau dan gangguan kesehatan. 
Di tahun 2014, Dinas Peker jaan Umum Kota Banjarbaru melakukan inisiatif dalam menentukan skala prioritas lokasi MBR yaitu perancangan sistem penentuan skala prioritas berupa pengumpulan data rumah yang sudah/belum bersanitasi layak. Strategi inovasi terdiri atas kegiatan merencanakan lokasi infrastruktur sanitasi, memutuskan skala prioritas titik lokasi pembangunan, memulai pendekatan kepada masyarakat, pendekatan informal dengan mengadakan pertemuan lanjutan dengan warga untuk membahas rencana, dan follow up pasca pertemuan informal tersebut. Setelah tahapan rencana aksi dilaksanakan, pekerjaan fisik dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan sebagaimana pekerjaan proyek infrastruktur biasa dengan menggunakan penyedia jasa. Apabila kelompok masyarakat berhasil menggerakkan warga untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur sanitasi secara swakelola, maka merekalah yang bertindak sebagai penyedia jasa. 
Pemerintah Kota dihadapkan pada sulitnya perolehan data teknis dilapangan mengenai rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang layak. Dari data yang diambil pada tahun 2014, terdapat sekurangnya 8.447 rumah dari 58.525 rumah di Banjarbaru yang tidak bersanitasi layak. Disebut tidak bersanitasi layak karenawarga tersebut tidak memiliki WC sendiri, masih menggunakan WC cubluk, melakukan BAB dikebun ataupun sungai/jamban. Ada 8.447: tidak memiliki WC sendiri (1.469), WC cubluk (406), BAB di kebun (389), dan BAB di sungai/jamban (6.183). 
Hibah tanah diperoleh luas lahan yang sudah dibangun sejak tahun 2009 s/d 2015 adalah 3.950 m2. Dengan harga permeter persegi Rp.200.000, maka terjadi partisipasi sebesar Rp.790.000.000, (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). Jumlah warga yang menghibahkan tanah adalah 79 jiwa. Hasil dari pengumpulan data dapat dipetakan rumah-rumah yang masih belum memiliki tempat BAB dan tidak menggunakan tangki septik. 
Kondisi infrastruktur sanitasi yang ada dalam kondisi baik dan terbangunnya infrastruktur sanitasi baru. Keberadaan data dasar untuk menjadi tolak ukur penghitungan pencapaian dan pembuatan standar pelayanan publik sangat pen ting. Keterlibatan aktif struktur pemerintahan pada tingkatan paling bawah (aparat Kelurahan dan Ketua RT/RW) sangat membantu dalam upaya sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat program sanitasi. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hibah lahan warga untuk pembangunan proyek sanitasi sebagai hasil dari pendekatan secara persuasif dapat dijadikan contoh nyata kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Hal paling pokok dan mendasar dari kegiatan berbasis masyarakat adalah keterlibatan warga secara langsung sehingga mereka dapat merasakan manfaat sebesarbesarnya.
                    
        

Daftar / Masuk
untuk melihat informasi selengkapnya